Seputarnews.com/DPRD Jabar Terima Aksi Demo Soal Banyaknya Korban Dalam Pemilu 2019 Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Universitas
Padjajaran menilai pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 sebagai bukti kegagalan dalam demokrasi Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Selasa (30/4/2019).
Demonstran menuntut KPU untuk bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi tegas atas kegagalan penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, 300 lebih petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia.
Unjuk rasa diterima Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Yusuf Puadz.
Menurut Yusuf, tuntutan pengunjukrasa dapat menyampaikan keluhan maupun tuntutannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DAN Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihaknya memahami atas yang sedang terjadi dalam berdemokrasi di Indonesia. Persoalan yang berkaitan dengan DPRD Provinsi beberapa waktu lalu sudah melakukan pengawasan dalam persiapan menjelang pemilu.
“Secara teknis kita awasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu saja,” ujar Yusuf.
Dia menambahkan, partai politik dalam hal ini memang ada edukasi terhadap masyarakat.
Tetapi lebih jauhnya bukan pada kewenangan partai politik tetapi penyelenggara pemilu.
Adapun peserta pemilu baik legislatif maupun presiden ada anggaran untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu. Namun, keterbatasan anggaran juga yang tidak dapat menyentuh langsung ke lapisan masyarakat bawah.
“Karena kami tidak berwenang secara langsung untuk menyelenggaraka sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi ranahnya eksekutif,” ucapnya.
Koordinator aksi Kosnsolidasi Mahasiswa Unpad, Farid menyebutkan, pemerintah baik pusat mauppun daerah harus bertanggung jawab atas tragedi banyaknya korban meninggal dari penyelenggaraan pemilu tersebut.
“Bahwa nyawa manusia tidak dapat diukur dalam nominal,” ujar Farid.
Dia menambahkan, bahwa partai elite politik juga tidak mempertajam keterbelahan ditingkat bawah demi kepentingan elit dan merekontruksi cara pandang masyarakat agar dapat diminimalisir potensi disintegrasi sosial.
“Karena itu, kami mengajak kepada masyarakat agar berpikir kritis dalam mengawal demokrasi dan mengawasi penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Sementara itu, saat aksi ujukrasa berlangsung DPRD Provinsi Jawa Barat tengah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur TA 2018.(ds)*
