Seputarnews.com/Cirebon- Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rojak Muslim mengatakan, dari semua program unggulan yang di tawarkan, salah satu program prioritas ialah diantaranya tempat pelatihan/workshop agar UPTD ini menjadi lebih eksis di masyarakat. Hal itu tentunya harus dikoordinasikan dan didiskusikan lebih lanjut dengan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat untuk menggali lebih dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang belum terakomodir.
Diskusi Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Dengan UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jawa Barat di Kab. Cirebon kunjungan dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2018.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rojak Muslim mengatakan, dari semua program unggulan yang di tawarkan, salah satu program prioritas ialah diantaranya tempat pelatihan/workshop agar UPTD ini menjadi lebih eksis di masyarakat. Hal itu tentunya harus dikoordinasikan dan didiskusikan lebih lanjut dengan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat untuk menggali lebih dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang belum terakomodir.
“Jadi intinya kalo ada softcopy atau proposal pengajuan yang sudah ada atau apapun jenisnya itu biar kami pegang nanti kita akan rapatkan di komisi hal hal mana saja yang harus di dorong oleh dewan,” ujar Abdul Rojak di Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon, Kamis (11/4/2019).
Selain itu, lanjut Abdul, kunjungan ke UPTD tersebut untuk mengetahui perkembangan WUB di bawah kebijakan gubernur baru. Karena, di kebijakan sebelumnya tanpa terkecuali semua instansi harus ada WUB. Kemudian terbatasnya SDM yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu tidak menjadi bagian dari program penting terutama dalam pengelolaannya. Padahal, seharusnya ada semacam workshop agar UPTD ini dapat dirasakan manfaatnya oleh dan untuk masyarakat secara langsung.
“Tapi masalahnya sarana dan prasarana untuk mendukungnya itu belum terakomodir dengan baik diantaranya ruang belajar, showroom produk unggulan hasil hutan, asrama atau mess pengajar, laboratorium dan lain-lainnya,” katanya.
Sehingga, harap politisi Golkar itu, WUB ini yang sudah di tata sedemikian rupa dengan dihadapkan nya kebijakan baru akhirnya hilang. Padahal, program WUB tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan antara kebijakan lama dan kebijakan baru sekarang dan juga perbanyak workshop agar lebih mengoptimalkan potensi yang ada.
“Karena untuk menjalankan program unggulan itu dibutuhkan persiapan yang tepat,” ucapnya.
Apalagi, tambah Abdul, adanya koordinasi yang positif bersama-sama dengan UPTD lainnya baik itu pengadaan lahan maupun UPTD pendukung lainnya agar bersinergi untuk memajukan antara satu sama lainnya. Sehingga untuk menuju Jabar Juara Lahir Bathin dengan dukungan yang penuh dari jajaran pelaksanan teknis dapat terwujud.
“Pengalokasian tempat saja dulu untuk pelatihannya nanti bisa berkordinasi dengan UPTD lain terkait pengadaan lahan jangan sampai sifat ego sektoral terjadi di jawa barat yang akibat nya menjadi kendala utama dalam proses memajukan suatu daerah,” tandasnya.(ds)*
