Lima Inovasi Jabar Diunggulkan Pada Innovative Government Award 2017

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebutkan landasan kebijakan penerapan inovasi dalam pembangunan Jawa Barat. Dimana Dirinya membagi inovasi pada tiga kategori, yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral.

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, papar Aher, ditujukan guna meningkatkan Kinerja pemerintahan, profesio nalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publ ik. Sementara Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun Inovasi Produk sektoral dirancang untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.

Dalam rangka Innovative Government Award (IGA) 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri RI, Gubernur Aher paparkan lima inovasi di Jawa Barat yang mewakili tiga kategori yang Ia telah sebutkan.

Pertama, pada Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Aplikasi si-Dadali  (Sistem Informasi Data Pengendalian), menjadi sebuah inovasi yang diterapkan dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis sistem informasi.

Adalah suatu aplikasi terintegrasi yang menghasilkan 1 entri untuk 5 (lima) output laporan capaian kinerja bulanan, laporan evaluasi triwulanan, laporan pemantauan proses dan progres pengadaan barang/jasa, laporan estimasi/efisiensi, dan laporan SISMONTEPRA  (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran).

“Aplikasi pelaporan pelaksanaan pembangunan yang efektif,  efisien, dan akurat secara otomatis menghasilkan Berita Acara Evaluasi dan Estimasi. Serta mampu secara akurat dan faktual memantau pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai ‘early warning’ terhadap kegiatan yang berpotensi memiliki masalah,”  papar Aher saat melakukan pemaparan pada para juri Innovative Government Award 2017, di Hotel Acacia Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Aplikasi si-Dadali pun menurut Aher, sudah dapat dijadikan sebagai alat bantu Perangkat Daerah untuk melakukan ‘self- evaluation’ dan ‘self- assessment,’ yang sangat berguna untuk evaluasi progres pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, aplikasi semi online inipun dapat dimanfaatkan sebagai alat pemandu bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja berupa realisasi keuangan dan capain fisik kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat serta pelaporan SISMONTEPRA.

Kemudian, pada ketegori Inovasi Pelayanan Publik, Gubernur menawarkan program e-samsat (Sistem Manunggal Satu Atap Elektronik), merupakan layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara elektronik, pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan PNBP yang bisa dilakukan di seluruh ATM Bank BJB, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, dan Bank Permata.

“Aplikasi ini mampu memutus rantai birokrasi dengan menyelesaikan semua urusan samsat dalam satu transaksi elektronik (cashless). Uniknya, struk ATM sebagai bukti dan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Tanda Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (TBPKB),” kata Aher.

Yang membanggakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memfasilitasi pemanfaatan aplikasi e-samsat Jabar sebagai rujukan bagi 17 Provinsi di Indonesia. Ke 17 Provinsi yang menandatangani MOU pada tanggal 25 November 2016 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang difasilitasi KPK RI untuk mereplikasi aplikasi e-Samsat Jabar diantaranya; Bengkulu, Lampung, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Pemprov Jabar menghibahkan source program aplikasi e-samsat jabar ke 17 Provinsi. Pemprov Jabar mempelopori transaksi non tunai, bebas suap dan bebas antri, serta kemudahan pelayanan dan debirokratisasi,” katanya.

Masih pada Kategori Pelayanan Publik, terdapat pula SIMPATIK Jabar, atau sisitem informasi pelayanan perizinan untuk publik, adalah aplikasi pengelolaan pelayanan perizinan secara elektronik berbasis website yang dikembangkan secara mandiri oleh pegawai ASN internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Lewat aplikasi ini, masyarakat dapat mengecek daftar jenis perizinan, persyaratan , formulir dan durasi waktu penyelesaian. Masyarakat juga dapat mendaftar perizinan dan pengaduan secara online dengan tanpa tatap muka, tanpa jarak dan batasan waktu.

Keunggulan lain aplikasi ini yakni, masyarakat dapat memantau proses permohonan perizinan yang diajukan secara langsung. Aplikasi SIMPATIK pun tidak berbayar dan dapat direplikasi pada instansi PMPTSP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

“Aplikasi SIMPATIK dikembangkan dengan pemetaan data lokasi sebaran perizinan di Jawa Barat,” tambah Aher.

Pada kategori produk sektoral, ditawarkan inovasi pengembangan ikan nila nirwana (nila ras wanayasa). Dengan rekayasa genetik melalui metode seleksi family dan introgresi, ikan nila yang awalnya betelur  < 500 Telur/induk dan tidak tahan terhadap Bakteri Streptococcus, kini nila ras nirwana mampu bertelur >1.500 telur/Induk serta tahan terhadap Bakteri Streptococcus.

“Dengan kata lain produksi telur meningkat tiga kali lipat, dan ukuran tubuhikan empat kali lebih besar,” tukasnya.

Keunggulan inovasi ini pun yakni pemijahan ikan yang bisa dilakukan  4-6 Kali per tahun, sehingga (produksi telur 6×1500=9000 butir telur). Larva memiliki ukuran 8-12 Cm, dengan waktu Pemeliharaan 40-60 Hari, artinya waktu pemeliharaan separuh, lebih singkat, dan produksi meningkat. Adapun waktu pembesaran yang dilakukan cukup dengan waktu 3 bulan,degan efisiensi pakan 60-90%.

“Artinya perbaikan genetis yang mampu meningkatkan kualitas ikan yang cepat besar, bertelur lebih banyak, frekuensi pemijahan lebih sering, tahan penyakit Bakteri Streptococcus, waktu pembesaran dua kali lebih singkat,” kata Aher.

Selain itu, Pemprov Jabar juga berinovasi pada bidang sosio-cutural, yang sekalgus bergerak pada bidang penyelamatan lingkungan yaitu program Ecovillage, atau gerakan desa berbudaya lingkungan  mewujudkan Jawa Barat  bersih, sehat, indah, dan lestari.

Kegiatan Ecovillage fokus kepada perubahan perilaku seluruh pemangku kepentingan dan keterlibatan berbagai unsur di masyarakat mulai dari perencanaan, identifikasi masalah, penyusunan rencana aksi sampai ke gerakan aksi berkelanjutan.

Masyarakat Ecovillage kini tersebar di 277 desa, 48 kecamatan, dan 13 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sebanyak 20-25 Orang kader di sebar di setiap Desa/Kelurahan. Pada tahun pertama diadakan tahapan riungan dan pendampingan, sambil menggali potensi desa, dan pengkajian lingkungan serta pemetaan rencana aksi.

Pada tahun selanjutnya diadakan pendampingan setiap bulan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas, kualitas serta kuantitas kader lingkungan. Kini Ecovillage telah menghasilkan 5.540 kader ecovillage, 60 unit bank sampah, hasil kerajinan kader ecovillage, kondisi sungai mulai bersih, bebas polusi, dan bisa ditanami ikan.

Sementara itu Plt. Kepala Badan Litbang Kemendagri RI Dodi Riyadmadji mengatakan, kegiatan IGA 2017 ditujukan untuk mendorong Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing,” tutur Dodi.

Dodi menambahkan, IGA 2017 juga diselenggarakan guna meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dapat diterima (accepted) masyarakat, tepat (appropriated) dan berkelanjutan (sustainable).

Adapun penghargaan akan diberikan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.